Upaya Meminimalisir Jumlah pengangguran di Kabupaten Bogor

Oleh Asep Rudi Casmana

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2009 naik tipis menjadi 0,734 dari 0,728 pada 2007, demikian laporan pembangunan manusia United Nations Development Programme (UNDP ) (Antara News, 2009). IPM dinilai dari tiga aspek yaitu pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Sesungguhnya, pendapatan dapat menunjang dua aspek lain, logikanya dengan pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan juga akan turut terangkat.

Tapi sayangnya pengangguran dan kemiskinan adalah  masalah krusial yang dihadapi bangsa ini, fenomena yang terlihat seperti gunung es, sehingga membuat pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), menyatakan tujuan pembangunan adalah difokuskan pada usaha mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, Perpres itu akan sulit terealisasi  karena  apa yang terjadi di lapangan menunjukan  angka pengangguran masih tinggi,  data survei tenaga kerja nasional tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dari 21,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta atau sekitar 22,2 persen adalah pengangguran, dan tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh lulusan diploma dan universitas dengan kisaran angka di atas 2 juta orang. Pengangguran jenis ini kerap disebut “pengangguran akademik”. (Kompas,2010)

Kemudian angka pengangguran tahun 2010 diperkirakan masih akan tinggi, berkisar antara 8-10%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 yang diproyeksikan sebesar 5 %, dinilai tidak akan cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja (Solo Pos, 2010). Jumlah ini belum ditambah dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), bencana alam seperti gempa, longsor, banjir, dan lain-lain yang  tidak terduga  dan  turut menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Bila kita berbicara mengenai pengangguran, tidak terlepas kaitannya dengan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, hal ini sangat berhubungan karena manusia yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang memadai tentu akan dapat  memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan lingkungannya, dan seiring dengan itu akan mempunyai kesejahteraan yang layak. Kesejahteran akan berimbas pada sektor pendidikan dan kesehatan, dan diharapkan  akan  mampu berperan aktif membangun komunitas dimana dia tinggal dan pada akhirnya dapat turut serta membangun bangsa.

Salah satu faktor yang menyebabkan masih banyaknya angka penganguran yaitu karena sistem pendidikan di Indonesia yang tidak mengembangkan jiwa soft skill (keterampilan lain di luar kompetensi utama), padahal pada kenyataanya soft skill sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Sehingga terjadi ketidakcocokan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan kebutuhan dunia kerja.

Kewirausahaan adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Pemerintah daerah kabupaten atau kota menyediakan anggaran khusus yang berupa pinjaman atau dana hibah kepada masyarakatnya untuk dapat mengembangkan wirausaha yang akan dilaksanakan. Program hibah ini idealnya diberikan secara berkala setiap tahun. Dengan adanya para wirausahawan di suatu daerah, maka wirausahawan itu akan membantu mengembangkan daerahnya serta mengurangi pengangguran.

Idealnya dalam suatu negara presentasi masyarakat yang bergerak di dunia wirausaha adalah 1% dari jumlah penduduk, karena kewirausahaan adalah motor penggerak ekonomi sebuah negara. Dari sektor informal ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 63% dibandingkan dengan sektor formal yang hanya menyerap sebanyak 37% (Muhaimin Iskandar,2010).

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) sangat menyadari pentingnya entrepreneurship ini, sehingga terciptanya berbagai ajang kreativitas mahasiswa seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Cooperative Education (Co-op) dan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)